3 Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kasus Mafia Tanah Ditahan

104

Jakarta (Bumi1.com) Tim Penyidik Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi, pembebasan lahan Dinas kehutanan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018, Jum’at (22/7/2022).

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Kasipenkum, Ashari Syam, SH.MH kepada Wartawan mengatakan pada hari Rabu (20/07) malam, Tim Penyidik Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur pada tahun 2018.

Diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 17.770.209.683,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah). Tersangka inisial HH mantan Kepala UPT Tanah, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-1876/M.1/Fd.1/07/2022 tanggal 20 Juli 2022.

Sedangkan tersangka inisial LD seorang Notaris, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-1877/M.1/Fd.1/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 dan tersangka inisial MTT Swasta, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-1878/M.1/Fd.1/07/2022 tanggal 20 Juli 2022.

Lanjut Ashari, bahwa ke 3 orang tersangka tersebut dilakukan penahan di rumah tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari kedepan. Penahanan ini dilakukan berdasarkan syarat obyektif. Yaitu diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan syarat subyektif dikawatirkan para tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP.

Selanjutnya pada Selasa 19 Juli 2022 Tim Penyidik Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan tersangka dalam kasus Mafia Tanah Cipayung, yakni inisial JF Swasta berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-70/M.1/Fd.1/07/2022 tanggal 19 Juni 2022.

Ashari menjelaskan, bahwa tersangka inisial JF dalam proses pembebasan lahan tersebut berkerjasama dengan tersangka LD sehingga lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung dapat dibebaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta,”Ucapnya dihapan Wartawan.

Tersangka inisial JF dan tersangka inisial LD melakukan pengaturan harga terhadap 8 pemilik atas 9 bidang tanah di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, pemilik lahan tersebut hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per meter sedangkan harga yang dibayarkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan rata-rata sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter.

Jadi total uang yang dibayarkan ke Dinas Kehutanan Provinsi DKI adalah sebesar Rp. 46.499.550.000,- (empat puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan total uang yang diterima oleh pemilik lahan hanya sebesar Rp. 28.729.340.317,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati para tersangka dan para pihak sebesar Rp. 17.770.209.683,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah). Pasal yang disangkakan untuk para tersangka inisial JF adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ” Paparnya. (Rls/Roni)