KPK Tetapkan Rahmat Effendi Sebagai Tersangka, Ada Juga Camat Dan Lurah

1072

Jakarta (Bumi1.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tahun 2022.

Rahmat diamankan tim KPK bersama 13 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (05/01).

“KPK berkesimpulan ada sembilan tersangka dalam operasi tangkap tangan. Sebagai pemberi empat orang. Sedangkan penerima adalah lima orang,” Kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (06/01/2022).

KPK juga menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan ini, berupa uang Rp 5,7 miliar. “Ada Rp 3 miliar berupa uang tunai dan Rp 2,7 miliar dalam buku rekening,”Ungkap Firli seperti dilangsir dari grup Siberindo.co.

Kesembilan tersangka tersebut ditahan mulai 6 Januari 2022 sampai 25 Januari 2022. Para tersangka terbagi dalam dua kelompok, yakni pemeberi dan penerima suap.

Sebagai pemberi adalah Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo), Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta, Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa) dan Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sedangkan sebagai penerima Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi, M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi.

Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari, Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna dan Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Penahanan dilakukan di Rutan Pomdam atas nama tersangka AA, LPM, SY, dan MS. Sementara di Rutan Gedung Merah Putih tersangka RE, WY, MB, MY, dan JL.

Pihak KPK menyebut penerimaan sejumlah uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dari para pihak swasta memakai kode “Sumbangan Masjid” sebagai bentuk komitmen fee proyek pembebasan lahan di Kota Bekasi.

“Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE (Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi) diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk ‘Sumbangan Masjid’,” Ujar Ketua KPK Firli Bahuri.

Tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  (*)

Sumber: YouTube KPK