Biaya Sertifikat PTSL Di Desa Way Areng Melebihi Batas Ketentuan

104 Kali Dilihat

Lampung (Bumi1.com) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, diduga melanggar aturan ketentuan yang berlaku, karena untuk biaya tarip sebidang sertifikat PTSL mencapai 500 hingga 600 ribu, hal itu dikatakan ketua Rt dan warga yang mendaftarkan sebidang tanahnya untuk mengikuti program PTSL, Minggu (31/01/2021).

Aturan dari Pemerintah pusat sudah jelas dicantumkan bahwa sumber pembiayaan sebidang sertifikat PTSL sebesar 200 ribu, karena dianggarkan dalam APBN dengan ketentuan untuk kategori Provinsi Lampung. Namun, panitia memungut biaya sebesar Rp500 hingga Rp600 ribu dalam satu bidang tanah, hal itu dijelaskan ketua Rt dan warga yang mendaftarkan sebidang tanahnya di program PTSL tersebut.

Keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Lalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah PTSL? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Lampung, Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000. Dan kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000 itu semua yang harus diterapkan sesuai acuan negara.

Suratmin ketua Rt.03 Desa Way Areng saat dimintai keterangan terkait program PTSL menjelaskan untuk pembuatan sertifikat program PTSL itu pertama pendaftaran dan memiliki tanah di Desa Way Areng.

Untuk biaya program sertifikat PTSL dikenakan sebesar Rp.500 ribu perbidang tanah, itupun dua kali pembayaran, kalau dibilang mahal ya mahal karna banyak 500 ribu dan kalau dibilang enggak ya enggak bagi yang minat bikin sertifikat pasti tidak keberatan kalau cuma segitu. “Katanya.

Lanjutnya, ditempat kita Rt 03 cuma 21 warga yang ikut program PTSL itupun bukan warga Desa Way Areng saja tetapi tanahnya di sini, kalau untuk biayanya setau saya semuanya sama Rp 500 ribu.

“Walupun yang sudah ada AJB ataupun tidak ada sama sekali hanya perjanjian jual beli saja. Kalau ketua kelompoknya itu Andono dan Sutari itu sebagai bendaharanya. “Jelasnya.

Ditempat berbeda Supiyah warga dusun 01 Rt 04 Desa Way Areng saat ditemui dikediamanya menjelaskan untuk biaya sertifikat sebidang tanah Rp.600 ribu yang kita bayarkan di program PTSL yang sudah jadi dalam satu bidang tanah itu. Biaya sebesar itu yang diminta pihak Desa, saya juga tidak keberatanlah. “Ucapnya.

Sementara Ketua Pelaksana Kelompok Masyarakat (KPKM) program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Desa Way Areng Andono pada Selasa (26/01) sore saat dikonfirmasi melalui via telfon mengatakan saya ini memang Ketua Pelaksana Kelompok Masyarakat (KPKM) sedangkan Kepala Desa itu sebagai penanggung jawab program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Untuk persyaratan ikut program PTSL itu warga yang jelas memiliki tanah dan harus ada surat keterangan tanah minimal dari Desa terus Akte Jual Beli (AJB), kemudian ikut diajukan melalui Rt dan Kadus setempat. Selanjutnya untuk biaya program PTSL itu saya lupa. “Wah kalau itu tanyak langsung dengan pak lurah aja itu data resmi kalau untuk biaya.”Kata Andono dalam penjelasanya kepada Bumi1.com.

Lanjut Andono, saya hanya mengelola data, data-data dan persyaratan terus membantu dari tim BPN mengukur dilapangan serta melengkapi berkas. Kemudian diterbitkan oleh BPN. “Jadi saya pegang data-datanya siapa -siapa yang ikut dalam program PTSL, kalau untuk keuangannya bendaharanya sendiri dan dipegang sama bendahara tanyakan saja pada pak lurahnya.”Kilahnya.

Ditegaskan Andono, jika ingin menanyakan masalah biaya sebidang PTSL silahkan tanyakan saja sama pak lurah kalau terkait biayanya. Pada tahun 2020 Desa Way Areng mendapatkan program PTSL itu 600 bidang tanah keseluruhannya pekarangan.

Dan program itu sudah dilaksanakan langsung dibagikan kepada masyarakat oleh BPN pada bulan September 2020 lalu, itu langsung yang menyerahkan BPN kita tidak menyerahkan.”Bebernya.

Karna kita tidak mempunyai hak untuk menyerahkan itu BPN langsung yang menyerahkan di Balai Desa Way Areng, jadi BPN datang diterima oleh masyarakat yang ikut menerima langsung sertifikat PTSL tidak lewat kita.

Kalau kita hanya mengumpulkan data persyaratan dan membantu sistemnya, jika sertifikat jadi ada yang langsung bayar dan ada juga baru membayar separo intinya beragam. “Untuk tarif biaya sebidang sertifikat PTSL itu berdasarkan malalui musyawarah dari Desa. “Paparnya.

Diahir wawancara ada bahasa yang gak layak dilontarkan seorang oknum wartawan yang menjadi ketua pelaksana program PTSL di Desa Way Areng dengan berucap kitani sama -sama wartawan kita berantem aja ya sudah kita musuhan saja. “Kata Andono dengan nada keras.

Sementara Kepala Desa Way Areng Mulyadi saat mau dikonfirmasi program sertifikat PTSL di kator Desa dan dirumahnya sedang tidak ada saat ditelpon berdering tetapi tidak menjawab hingga berita ini diterbitkan.(Roni/Tim)