Kok Bisa Ya, Bangun SPBE Babat Kawasan Hutan Mangrove

106 Kali Dilihat

Babel (Bumi1.com) Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Juru Seberang Kabupaten Belitung, telah membabat kawasan hutan mangrove. Kawasan yang tadinya menghijau, rimbun oleh hutan mangrove, berganti hamparan timbunan tanah puru dan bangunan SPBE. Rabu (16/12/2020).

Untuk mengecek kondisi di lapangan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani akan menurunkan tim, untuk melakukan pemeriksaan.

“Gakkum akan turunkan tim dari Jakarta,” Ujar Rasio Ridho Sani, pada Senin (14/12) seperti dikutip dari grup Siberindo.co.

Rasio mengatakan, kewenangan penerbitan izin area hutan lindung berada di pemerintah daerah. “Kenapa diizinkan pembangunan di kawasan itu. Kalau tidak ada izin, itu pidana,”Katanya.

Lanjut Rasio Ridho, kalau pun ada penerbitan izin lingkungan, sudah dipastikan itu tidak sesuai dengan tata ruang. Untuk izin lingkungan tidak boleh diberikan,” Tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup membantah telah mengeluarkan izin lingkungan kepada PT Bukit Intan Sejahtera (BIS) untuk membangun Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Juru Seberang Kabupaten Belitung.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Belitung Eko mengatakan izin lingkungan SPBE Juru Seberang kewenangannya masih berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.

“Untuk SPBE itu tidak ada peran pemerintah provinsi. Kalau status kawasan hutan infonya bisa ke Dinas Kehutanan Provinsi. Namun untuk izin lingkungannya kewenangan di DLH Belitung,” Ujarnya.

Eko menuturkan, Pemerintah Provinsi baru mempunyai kewenangan untuk izin lingkungan apabila lokasi berada diantara dua kabupaten atau di perairan dengan jarak 0-12 mil.

Itupun menggunakan kawasan hutan dengan luasan di bawah 5 hektare. Prosesnya pinjam pakai ditandatangani Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH),” Jelasnya.

Ketua Hutan Kemasyarakatan (HKM) Seberang Bersatu Marwandi membenarkan jika lokasi lahan yang akan dibangun SPBE tersebut merupakan hutan mangrove yang berada dalam kawasan hutan lindung pantai. “Lokasinya bersebelahan dengan HKM Seberang Bersatu. Itu masuk kawasan mangrove,”Kata Marwandi.

Marwandi menuturkan sepengetahuan pihaknya belum ada pelepasan kawasan hutan mangrove tersebut untuk pembangunan SPBE. “Diduga ada jual beli hutan mangrove. Soal itu (Pelepasan Kawasan) belum bang,” Ujarnya.

Menurut Marwandi, pemanfaatan lahan untuk SPBE tersebut sudah pernah dilaporkan. Bahkan tim dari lingkungan hidup sudah pernah datang mengecek lokasi tersebut.(*)