LSM FSMPI Dan KSPI Gelar Demo Digedung DPRD Lamsel

101 Kali Dilihat

Lampung (Bumi1.Com) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lampung Selatan (Lamsel), yang dikomandoi korlap, M. Taat Badarudin (Ketua KC FSPMI Lampung Selatan) menggelar aksi demo di Kantor DPRD Lamsel, Senin, (20/01/2020).

Diketahui bahwa dalam aksinya para pengunjuk rasa menuntut Menolak RUU Omnibus Law “Cipta Lapangan Kerja” Cluster Ketenagakerjaan.

Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster bertuliskan Tolak Omnibus Law, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Tolak Omnibus Law menghilangkan pesangon, Tolak Omnibus Law, tujuan hukum untuk menciptakan keterlibatan, keadilan kedamaian, ketentraman kebahagiaan, serta kesejahteraan. Bukan menjadikan investor sebagai raja.

M. Taat Badarudin, dalam orasinya menyampaikan bahwa Omnibus Law adalah skema baru dibidang ketenaga kerjaan dalam draft RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja, Pemerintah akan membongkar 11 klaster dalam Omnibus Law cipta lapangan kerja yang salam dianggap menjadi penyebab investor berinvestasi di Indonesia.” Jelasnya.

Lanjut dia, kita akan melakukan perlawanan dan menyampaikan aspirasi terkait RUU Omnibus Low yang kata akan menyebabkan dan menghambat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak akan terganggu karena selama ini kita hanya melakukan impor dan bukan ekspor.” Bebernya.

Agus Susanto selaku Wakil Ketua I DPRD Lamsel bersama anggota, Andi Priyanto, Darul Khutni, Anas Anshori selaku Kadis Tenaga Kerja Lamsel. Mengungkapkan, “DPRD Lampung Selatan akan memberikan Rekomendasi RUU Omnibus Law antara lain, Memberikan apresiasi atas tuntutan pekerja yang disampaikan FSPMI tehadap RUU Omnibus Law ‘Cipta Lapangan kerja’ khususnya cluster Ketenaga kerjaan.

Selanjutnya, Kita juga mendukung agar UU Omnibus Law ‘Cipta Lapangan Kerja’ berpihak kepada pekerja dengan catatan peraturan tersebut telah terbitkan dan sosialisasikan sehingga berpihak kepada kepentingan masyarakat khususnya hak-hak pekerja. Rekomendasi ini akan kami berikan kepada Plt Bupati Lamsel agar segera ditindak lanjuti.” Jelasnya.

Sedangkan menurut Andi Apriyanto Anggota DPRD Fraksi PKS menyampiakan bahwa ada 6 poin menjadi alasan penolakan RUU Omnibus Law antaranya Menghilang upah minimum, Menghilangkan pesangon, Fleksibilitas pasar kerja/penggunaan outsourcing dan buruh kontak diperluas, Lapangan pekerjaan berpontesi diisi tenaga asing (TKA) un skill.

Serta Jaminan sosial terancam hilang dan Menghilangkan sanksi pidana. “Kami sepakat dengan usulan kaum buruh dan nanti akan kami dorong melalui perwakilan tiap partai.” Ungkapnya. (Jhony)