Anggota Legislatif Aktif Wajib Mundur Jika Mencalonkan Kepala Daerah

100 Kali Dilihat

Lampung (Bumi1.Com) Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 tahun 2019, Terkait persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Pasal 4 huruf t, Tentang persyaratan Calon Kepala Daerah dari kalangan Anggota Legislatif yang aktif untuk mundur diri dari jabatannya. Selasa, (10/12/2019).

Yakni dimana dalam pasal tersebut menyatakan, secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mana sejak ditetapkan sebagai calon.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamsel, Titik Sutriningsih Menjelaskan, PKPU Nomor 18 tahun 2019 ini baru diundangkan Per 3 Desember 2019 kemarin, Ini merupakan PKPU terbaru Tentang Pencalonan, “Jelasnya.

Menurutnya, Penerbitan PKPU, Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016, Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pedoman dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang,”Tambahnya.

Dia juga menyampaikan, Dalam PKPU terbaru ini juga memuat aturan dibolehkannya bekas narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam Pilkada.KPU hanya melarang mantan narapidana kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 4 ayat H, Peraturan itu berbunyi bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.”Katanya.

“Ada pun dalam Pasal 3A ayat 3 dan 4 PKPU Nomor 18 Tahun 2019, Tidak melarang mantan narapidana korupsi maju di Pilkada, melainkan hanya menganjurkan saja, agar narapidana kasus korupsi tak diutamakan untuk dicalonkan,”Tegasnya.

Berikut ini adalah bunyi Pasal 3A ayat 3 PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Ada pun ini bunyi Pasal 3A ayat 4 Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi. (Jhony)