Kasubdir Kemensos RI Jemput Penyandang Disabilitas Mental

1011

Lampung (bumi1.com) Kasubdir Kemensos RI dan Kepala Panti Bina Sosial Laras (PSBL) “Dharma Guna” Bengkulu sambangi Lampung Timur guna adakan rapat koordinasi tim evaluasi pasung yang di laksanakan di Aula Atas pemerintah daerah kabupaten Lampung Timur Senin (09/04/2018).

Dalam acara tersebut turut hadir Bp M.Sabir. S.Sos.M.Si Kepala Sub Direktorat Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental dari Kementrian Sosial, Bp. Wibowo Kepala Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Dharma Guna Bengkulu, Plt Bupati Lampung Timur Zaiful Buchari, Kepala Dinas Sosial Lampung Timur Mahfud Yunus, Forkopinda Lampung Timur dan Tamu Undangan

Pada Rapat tersebut Kepala PSBL Dharma Guna Bengkulu Bp Wibowo menuturkan bahwa menurut data yang ada, saat ini ada sekitar 57 ribu orang di indonesia yang mengalami sakit jiwa dan sebagian penderita disabilitas mental tersebut ada yang terpaksa dipasung karena banyaknya tekanan dari masyarakat sekitar. Untuk itu saat ini Kemensos sedang membuat gerakan stop pemasungan.” Pungkasnya.

Sementara itu, Plt Bupati Zaiful Bukhari menyatakan bahwa di kabupaten Lamtim masih banyak yg menyandang disabilitas. Ada 34 yg masih dalam pemasungan, di hari ini 15 akan direhabilitasi dan sisanya akan segera menyusul.

Rumah singgah/rumah penyandang disabilitas mental yang sudah selesai direhabilitasi dari rumah sakit jiwa insya allah akan kita siapkan baik progam maupun tempatnya Dengan kedatangan Kemensos diharapkan dapat membawa kontribusi langsung terutama kepada korban pemasungan di Lampung Timur, “katanya.

Usai Rapat, Kasubdir Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Kementrian Sosial RI di dampingi oleh kepala PSBL datangi rumah eko purnomo pria kelahiran 1993 warga di desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana penyandang disabilitas mental dan sudah dipasung selama 2 tahun.

“Dengan ini kami langsung terjun kelapangan, paling tidak kami melihat dan memahami yang nantinya sebagai tolak ukur untuk menentukan kebijakan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap penyandang disabilitas mental. Kami sedang menyelesaikan RPP dari Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 khususnya penyandang disabilitas mental menjadi lebih baik, karena bagaimanpun mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita. Dipasung itu melanggar HAM” ujarnya.

Masih menurut M. Shabir M. Sos.M.Si, Bidang Bina bukan hanya tugas Kemensos. Dengan melihat penyandang disabilitas yang dipasung maka dapat dikategorikan sebagai orang orang yang sakit dan itu menjadi ranahnya kementerian kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit jiwa.
Pasca dari rumah sakit jiwa dan dinyatakan telah stabil, itu baru tanggung jawabnya kementerian sosial.(wahyu)