Desa Kali Pasir Papan Trsanparansi DD Tidak Ada

103 Kali Dilihat

Lampung (bumi1.com)  Dana Desa  merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  yang diperuntukkan untuk Desa dan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) kabupaten setempat yang dimana digunakan untuk pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Adapun  dalam pengelolaanya diharapkan sikap keterbukaan informasi publik sangatlah diutamakan, hal tersebut mengacu pada ketransparanan agar semua elemen masyarakat faham akan kucuran Dana Desa (DD) tersebut.

Trsanparansi tersebut tidak terlihat pada penggunaan dana desa DD di Desa Kali Pasir Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur pada anggaran 2017.  dimana warga menilai pihak aparat desa  kurang transparan. “Hal tersebut mencuat karena minimnya papan informasi anggaran pengelolaan dana desa DD tahun 2017 didesa setempat.

Dari hasil penelusuran melalui salah satu warga yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan bahwa kepada desa kurang transparan dalam penggunaan Dana Desa DD tahun 2017.

“Warga hanya tahu, bahwa  Dana Desa d DD tahun 2017 Desa kali Pasir digunakan untuk membuat drainase dan gorong gorong. Adapun  total nominal Dana Desa tahun 2017 kami tidak tahu mas, kami sebagai warga tidak tahu ada papan informasi anggaran Dana Desa dibalai Desa, “ujarnya warga.

Suratmen selaku sekertaris desa (Sekdes) saat konfirmasi tentang papan informasi anggaran DD mengatakan, bahwa perihal papan informasi pengelolaan Dana Desa DD pihaknya membenarkan bahwa papan informasi pengolahahan dana desa 2017 di Desa kali Pasir belom ada karena belom dibikin, kalau masyarakat minta dibikinkan nanti dibikinkan, “terangnya sekdes saat memberikan keterangan kepada bumi1.Com

Pada dasarnya tertera  UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mendorong kepada seluruh pemerintah dari pusat hingga desa untuk melakukan keterbukaan informasi kepada publik.
UU KIP menjadi satu jalan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan atas dana desa DD. UU KIP menyatakan bahwa informasi publik harus serta merta diumumkan kepada masyarakat secara berkala.
(afriansyah)