Sengketa Tanah Warga , Belom Diganti Rugi Kian Memanas

1021


Lampung (bumi1.com) Muswalim dan tugino merupakan salah satu korban yang di rugikan oleh pihak PT. ASDP bakauheni Lampung Selatan. Pasalnya dengan adanya pembangunan jalan tol sumatera muswalim dan tugino merasa di rugikan oleh pihak ASDP, yang dimana tanah miliknya di serobot oleh pihak yang mengaku mengatas namakan pimpinan asdp pada tahun 2014 yang lalu yaitu yunus untuk melakukan ganti rugi atas lahan milik muswalim dan tugino.

Akan tetapi sampai saat ini lahan milik muswalim dan tugino belum pernah di ganti rugi.

Lahan tambak ikan yang nerupakan milik tugino di gusur dan penimbunan sehingga mengalami banyak kerugian.PT.ASDP melakukan perbuatan sewenang-wenang di atas lahan milik tugino tanpa atas hak bahwa lahan milik tugino sekarang ini telah berubah fungsi menjadi pintu masuk tol bakauheni.

Cara semena -mena tersebut yang di lakukan oleh oknum baik secara sengaja atau tidak sengaja telah sangat merugikan karna lahan tambak dan lahan tersebut merupakan sumber penghasilan ekonomi dalam menjalani hidup.

Berdasarkan surat kepemilikan tanah pada tahun 1975 nama muswalim bahwa tanah tersebut tanah milik hukum adat setempat yang terletak di bkok rawa-rawa kampung bakauheni kecamatan bakauheni kabupaten Lampung Selatan dengan luas 25000 m2 bahwa tanah tersebut adalah benar milik muswalim.

Advokat dan konsultan hukum dari kantor advokat dan pengacara riza Hamim dan rekan,yang beralamat jl.ki maja no.48 A way halim kota Bandar Lampung.dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama muswalim dan tugino berdasarkan surat kuasa khusus nomor 078/ADV-RH/VIII/2017 tanggal 08 agustus 2017 dan untuk selanjutnya di sebut klien dalam Surat adat dari tahun 1975 kita punya yang aslinya kita pegang supaya tidak hilang kita amankan.

Berdasarkan atas ini maka kami pasang baleho supaya tidak ada aktivitas apa-apa mereka(asdp).”jelas riza hamim selaku kuasa hukum tugino.

“Jum,at 13 oktober 2017 riza hamim dan rekan telah melayang kan surat somasi yang di tujukan kepada direktur PT.ASDP bakauheni apabila pihak asdp bakauheni dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat ini di terima ,tidak mengindahkan surat peringatan atau somasi ini,maka berdasarkan kewenangan yang di miliki ,kami akan melakukan laporan polisi di Polda Lampung dan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri di Tanjung Karang.serta pada prinsipnya kami akan melakukan segala usaha ,perbuatan dan tindakan yang perlu dan berguna untuk dan atas nama kepentingan klien kami sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Dan tembusàn ini di sampaikan kepada ketua pemberantasan korupsi di jakarta,ketua ombudsman pusat di jakarta,menteri bumn di jakarta,kapolda lampung cq.dirkrimum polda lampung,kapolres lampung selatan,media cetak se propinsi lampung,klien,arsip.”tegasnya.(jusman hadi)